Bamsoet Bayankan Upaya Menghidupkan GBHN Bukan untuk Superioritas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat tidak terburu-buru membuat persepsi negatif atas inisiatif lembaganya menggulirkan wacana tentang menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Alasannya, sejatinya GBHN merefleksikan kearifan negara dalam melihat dan membaca kebutuhan sekarang serta tantangan yang akan dihadapi generasi mendatang.

Bamsoet mengayatakan, esensi GBHN adalah ketetapan dan kesepakatan kehendak atau cita-cita yang diinginkan Bangsa Indonesia dalam beberapa puluh tahun mendatang. “Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan (DPD dan DPR) serta majelis permusyawaratan (MPR),” ujarnya.

Bamsoet membayankan, dengan berproses seperti itu maka kian jelas bahwa GBHN bukan gagasan atau kehendak personal. GBHN, katanya, juga bukan interes kelompok.

“Jangan juga rencana amendemen untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR agar menjadi lembaga tertinggi kembali. Urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu,” tegasnya.

Politikus Golkar itu menegaskan, GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN demi mewujudkan target dan cita-cita nasional.

“Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN,” tutur Bamsoet.

Dengan berpijak pada Gaige Kaifang itulah Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar yang meliputi pembangunan sektor pertanian; industri; pertahanan; dan pengembangan teknologi. Hasilnya, Tiongkok sebagai negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut pada dasawarsa 1990-an, kini telah berubah menjadi kekuatan penentu geopolitik dan arah perekonomian global. 

“Draf GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu GBHN haruslah holistik. Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis,” pungkasnya.(eno/jpnn)