Bamsoet Dorong Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Harga Terjangkau

Hal itu dikatakannya seusai menerima Pengurus Pusat Pengembang Indonesia di Jakarta, Selasa (12/4).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Pengembang Indonesia dan asosiasi sejenis lain bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah untuk membangun perumahan layak huni.

Pada 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan Rp 28 triliun yang akan disalurkan melalui berbagai program subsidi.

"Antara lain, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 200 ribu unit yang disalurkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera),'' ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Pengurus Pusat Pengembang Indonesia menyampaikan aspirasi untuk menyukseskan berbagai program tersebut.

Mereka masih menghadapi berbagai kendala. Khususnya terkait sinkronisasi online single submission (OSS risk based approach).

"Hal ini menurut Pengurus Pusat Pengembang Indonesia telah mengakibatkan stagnasi yang menghambat proses akad kredit lebih dari 50 ribu unit bangunan rumah yang telah siap akad pada 2021,'' ungkap Bamsoet.

Karena itu, sambil mempercepat proses sinkronisasi data, Kementerian Investasi dan Kementerian ATR/BPN perlu mempertimbangkan membuat peraturan relaksasi bagi para pengembang.