Bamsoet Dorong Pemerintah Cekatan Gelontorkan Insentif untuk Industri Media
Bamsoet Dorong Pemerintah Cekatan Gelontorkan Stimulus untuk Industri Media![Bamsoet Dorong Pemerintah Cekatan Gelontorkan Insentif untuk Industri Media Bamsoet Dorong Pemerintah Cekatan Gelontorkan Insentif untuk Industri Media - JPNN.COM](https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/arsip/watermark/2019/10/04/ketua-mpr-ri-bambang-soesatyo-periode-2019-2024-foto-ricardojpnncom-29.jpg)
Bamsoet menambahkan, pers merupakan garda terdepan dalam memerangi hoaks Covid-19 yang makin menyeramkan. “Mulai stigma negatif terhadap tenaga medis hingga penolakan rapid dan swab test menjadi wajah muram betapa hoaks malah dipercaya masyarakat," ujarnya.
Mantan ketua DPR yang pernah menjadi wartawan itu menilai tantangan terbesar yang dihadapi media massa saat ini bukan lagi dari penguasa otoriter. Menurutnya, media justru berhadapan dengan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoaks dan ujaran kebencian sesuai pesanan.
Namun demikian, Bamsoet mewanti-wanti media tak boleh kalah. Menurutnya, media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat.
“Media siber di Indonesia masih tetap eksis di tengah gempuran para buzzer,” katanya.
Untuk memperkuat argumen itu, Bamsoet menyitat hasil riset Edelman Trust Barometer 2019 di 26 negara. Riset itu memperlihatkan hanya 4 negara yang rakyatnya masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap media massa, yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).
“Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen, Inggirs (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen)," tuturnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana temuan Reporters Without Borders dari riset mengenai kebebasan pers dunia yang dimuat dalam laporan 2019 World Press Freedom Index, menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.
Penilaian didasarkan pada beberapa kriteria. Di antaranya adalah independensi media dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.