Bamsoet: Maksimalkan Peluang Kerja Sama Indonesia-Korea dalam Pembangunan IKN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network (IKN) Bambang Soesatyo mengungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, proyek pembangunan Ibu Kota Negara diperkirakan menghabiskan biaya mencapai Rp 466,98 triliun.

Biaya tersebut terdiri dari APBN sebesar Rp 91,29 triliun, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebesar Rp 252,46 triliun, dan pendanaan dari Badan Usaha sebesar Rp 123,23 triliun.

Menurut Bamsoet, perlu payung hukum untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara. Hal ini penting agar berbagai kebijakan yang diambil tidak dipersoalkan landasan legalitasnya di kemudian hari.

Selain tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara juga telah disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

“MPR RI yang sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), juga akan memasukkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara dalam PPHN. Sehingga siapa pun presidennya, pembangunan IKN tetap dilaksanakan, tidak mangkrak akibat pergantian kekuasaan,” ujar Bamsoet dalam seminar Indonesia Korea-Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN), secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6/21).

Menurut Bamsoet, jika hanya melalui RPJMN maupun undang-undang, tidak menjamin adanya keberlanjutan pembangunan, karena sangat mudah diubah melalui Perppu.

Turut hadir antara lain anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Harum Rudy Mas’ud, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.

Hadir pula Head of Korea Overseas Infrastructure and urban Development Corp Mr. Kwangbok Ryan Lee, serta perwakilan National Agency for Administrative Construction Mr. Hyungwook Choi.