Bamsoet: Sektor Ekonomi dan Kesehatan Harus Diperhatikan di Masa New Normal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia tidak sedang memilih antara mementingkan sektor ekonomi atau kesehatan dalam menerapkan gaya hidup baru atau new normal.

Sektor ekonomi dan kesehatan harus tetap menjadi fokus perhatian utama ditengah pandemi Covid-19, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.

“Mulai kembalinya para pekerja ke kantor, pabrik maupun tempat usaha lainnya yang menandakan mulai aktifnya kegiatan perekonomian, bukan berarti Indonesia mengorbankan faktor kesehatan yang masih dibayangi pandemi Covid-19. Protokol kesehatan wajib dipertahankan agar upaya menggeliatkan ekonomi justru tak membuat penyebaran Covid-19 makin tinggi,” ujar Bamsoet saat halalbihalal secara virtual dengan pengurus dan kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) se-Indonesia, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (8/6/20).

Menurut Bamsoet, Covid-19 adalah krisis yang berkepanjangan hingga vaksinnya ditemukan. Kita harus mewaspadai setidaknya terhadap 4 tahapan suatu negara dalam menghadapi wabah atau pandemi.

Tahap pertama, krisis kesehatan yang sekarang secara serentak melanda dunia termasuk Indonesia. Tahapan kedua, adalah krisis ekonomi. Beberapa negara sudah mulai masuk ketahap ini. Tahap ketiga adalah krisis sosial.

“Amerika Serikat tampaknya sudah masuk dalam tahap ketiga ini yang dipicu tewasnya warga negara AS kulit hitam oleh polisi yang menjadi triger mencuatnya isu pertikaian ras dan kerusuhan di hampir semua negara bagian AS. Tahap berikutnya atau tahap ke empat adalah krisis politik,” jelas Bamsoet.

Turut hadir antara lain Plt. Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman, Ketua Harian Fatahilah Ramli, Wakil Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit, para tokoh senior SOKSI antara lain Fredy Latumahina dan Bomer Pasaribu.

Ikut serta secara virtual para pengurus Dewan Pimpinan Daerah SOKSI dari berbagai daerah antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.