Bamsoet Tak Yakin Presiden Ambil Kebijakan Tidak Prorakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo membatalkan rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi XVI.

Bamsoet mengaku awalnya tidak yakin bahwa apa yang diputuskan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan diumumkan publik di dalam paket kebijakan ekonomi XVI itu berisikan DNI yang mengancam keberadaan UMKM. Namun, kata dia, hal ini kemudian diperkuat dari masukan HIPMI dan KADIN. Kemudian, lanjut Bamsoet, saat memimpin sidang paripurna DPR, yang pertama kali menginterupsi soal DNI yang berpotensi mematikan ekonomi kecil atau UMKM itu adalah Partai Gerindra.

Bamsoet awalnya berpikir wajar Gerindra sebagai partai non-pemerintah mencari celah untuk menyerang eksekutif. Menurut dia, memang itu bisa jadi peluang oposisi untuk mengkritisi pemerintah.

Namun, Bamsoet kaget ketika itu ada interupsi dari anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, yang notabene orang dekat Presiden Jokowi. Bahkan, kata dia, Maruarar berkata lebih keras dari Partai Gerindra. Kemudian, ada pula interupsi dari anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Misbakhun.

Menurut Bamsoet, seharusnya ke depan ada keseragaman langkah di antara para menteri dan presiden. Dia menjelaskan semua orang tahu bahwa visi misi presiden jelas pro UMKM.

Karena itu, dia mengingatkan jangan sampai kebijakan yang diambil oleh menteri bertentangan dengan keinginan presiden.

“Itu yang pertama saya tidak yakinnya kemarin diambil, karena ini sudah dekat pemilu ini pasti akan mengurangi suara presiden, mengganggu elektabilitas presiden. Saya tidak yakin presiden akan mengambil putusan itu, dan akhirnya terbukti memang tidak jadi dan dibatalkan itu,” kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?'” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Selain itu, Bamsoet juga mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat maupun pengusaha-pengusaha terkait kebijakan keuangan atau ekonomi, terutama pajak. Dia mengaku tidak tahu apa agenda tersembunyi atau hidden agenda yang sedang dikendalikan atau dijalankan para menteri ini.