Bang Uchok Minta Jokowi Copot RJ Lino

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino jangan asal lempar tanggung jawab atau menyalahkan kementerian terkait dalam kasus suap bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, persoalan bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tanggug jawab RJ Lino.

“Dia tidak bisa menyalahkan kementerian ini atau itu atas terjadinya karut-marut bongkar muat di pelabuhan. Sebagai Dirut Pelindo II, tanggung jawab persoalan ada di pundak dia. RJ Lino tidak bisa menyalahkan ada oknum di kementerian yang bermain atau sebagainya,” kata Uchok Sky Khadafi, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8).

Karena RJ Lino asal lempar tanggung jawab, Uchok meminta Presiden Joko Widodo mencopot jabatan RJ Lino. Sebagai seorang pemimpin, kata ujarnya, apapun yang terjadi di bawah lembaga atau instasi yang dipimpinnya, dia harus bertanggung jawab.

“Presiden Jokowi patut pertimbangkan mencopot pejabat yang suka lempar tanggung jawab. Dalam situasi membenahi mentalitas kerja aparat pemerintah, Presiden butuh pejabat yang kerja, kerja dan kerja. Bukan pejabat yang suka bersandiwara dan menyalahkan orang lain,” tegasnya.

Selain itu, Uchok juga membantah pernyataan RJ Lino di media bahwa Pelindo II sebagai operator pelabuhan hanya mengerjakan kegiatan bongkar muat dan tidak mengurus masalah perizinan ataupun kelengkapan dokumen.

Menurut Uchok, proses turun dan naik atau bongkar muat barang di pelabuhan merupakan hak dan kewenangan Pelindo II. Fakta selama ini, kapal-kapal yang masuk harus mengantri beberapa hari. Bahkan barang yang seharusnya langsung diangkut setelah tiba di pelabuhan, dibuat sistem supaya harus menginap.

“Ingat, barang yang menginap itu dibayar. Di sini mulai terbaca ada dugaan korupsi. Pelindo II yang atur keluar masuknya kapal, termasuk berapa lama kapal harus menunggu. Kalau RJ Lino seorang pimpinan yang baik, dia bisa mengubah semua sistem ini menjadi lebih efisien dan tertib. Tetapi yang terjadi, ketika ada masalah, dia menyalahkan kementerian terkait,” imbuhnya.(fas/jpnn)