Bang Yos Dinilai Kurang Tepat jabat Kepala BIN

jpnn.com - JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Marciano Norman, dinilai kurang tepat. Pasalnya, Sutiyoso saat ini menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Secara normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, memang tidak menegaskan adanya larangan pengurus partai politik menjadi Kepala BIN. Tapi ditinjau dari sisi fungsi dan tugas, serta wewenang yang dimiliki oleh seorang Kepala BIN, maka tidak tepat jika lembaga dipimpin oleh politikus, apalagi ketua umum partai politik,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Rabu (10/6).

Menurut Said, jika pengurus parpol merangkap jabatan sebagai Kepala BIN, walaupun statusnya di partai nonaktif, akan besar sekali potensi benturan kepentingannya. Karena fungsi BIN terkait dengan persoalan keamanan dan pertahanan negara yang harus berperan netral.

“Kepala BIN itu kan juga bertindak sebagai koordinator dari penyelenggara intelejen negara lain seperti intelejen TNI, intelejen Polri, intelejen Kejagung, intelejen kementerian dan nonkementerian, dan seterusnya,” kata Said.

Presiden sudah mengusulkan nama Bang Yos sebagai Kepala BIN kepada DPR. Seandainya DPR menolak, lanjut Said, peluang Bang Yos menjabat sebagai Kepala BIN tetap sulit dibendung.

Sebab, peran DPR dalam pencalonan Kepala BIN hanya bersifat memberi "pertimbangan" dan bukan memberikan "persetujuan". Apalagi menurut aturan, Presiden hanya bisa mengajukan calon tunggal kepada DPR.

“Andai saja Bang Yos bukan ketua umum partai, posisi Kepala BIN itu saya kira pantas dijabatnya. Dia punya pengalaman panjang dalam soal penanganan masalah keamanan dan pertahanan negara,” ujar Said. (gir/jpnn)