Banggar DPR: Pemerintah Harus Persiapkan Tameng APBN

Selasa, 17 Maret 2020 – 22:07 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH. Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI

Ketiga, stimulus kedua yang baru saja digulirkan dinilai belum menyentuh industri pariwisata dan sektor ikutannya yang paling terpukul akibat wabah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan stimulus pajak, terutama pajak daerah.

Keempat, pagu subsidi minyak dan elpiji pada 2020 sebesar Rp75,3 triliun. Untuk meringankan besaran subsidi energi, pemerintah sebaiknya segera merealisasikan kebijakan B40 untuk meringankan subsidi minyak.

“Termasuk mempercepat peralihan konsumsi elpiji agar beban subsidinya pada 2020 bisa berkurang,” kata Said.

Terakhir, mengubah skema kebijakan impor kuota ke impor sistem tarif. Dengan begitu, negara berpotensi mendapatkan penerimaan dari tarif masuk. Cara ini jauh lebih akuntabel dan menguntungkan, serta memperkecil celah perburuan rente.

Said mendukung kebijakan Kemenko Perekonomian yang telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi kedua, berupa stimulus pada subsidi dan keringanan pajak penghasilan (PPh) sektor tertentu selama enam bulan ke depan.

• Prev
• 1
• …
• 3
• 4
• 5
• Next