Bangun Infrastruktur Perbatasan Harus Izin BNPP

Kamis, 11 November 2010 – 04:04 WIB

Asisten Deputi Pengelola Lintas Batas Negara BNPP, Soni Sumarsono, menambahkan, selama ini ada dana Rp28 triliun yang berada di seluruh sekotar/instansi, yang khusus dipergunakan untuk mengurus perbatasan. Nantinya, seluruh sektor, termasuk pemda, harus mengacu kepada Buku Induk yang akan diterbitkan BNPP. "Kalau yang bawa peluit satu, maka koordinasinya akan gampang," cetus alumni UGM Yogyakarta itu.

Dia memberi contoh, misalnya Kementrian Perhubungan akan membangun sebuah infrastruktur di daerah yang masuk wilayah perbatasan, maka harus bertanya dulu ke BNPP. "Kalau oke, baru masuk. Dulu seenaknya," ujar Soni.

Begitu pun bagi pemda perbatasan yang akan membangun infrastruktur, maka harus izin dulu ke BNPP. "Bappenas dan Kemenkeu tidak akan membahasnya sebelum dikoordinasikan dengan BNPP. Pokoknya, semua yang tekait dengan infrastruktur di perbatasan," ujar Soni. Kepala Bappenas dan menkeu juga menjadi anggota BNPP. (sam/ara/jpnn)

JAKARTA -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sedang menyusun grand design, rencana induk, dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News