Banjir Mengancam, Pemprov DKI Malah Menyia-nyiakan Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Banjir masih jadi ancaman besar bagi DKI Jakarta. Ironisnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan malah terkesan kurang memperhatikan masalah ini.

Hal ini terlihat dari rendahnya serapan aggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA), SKPD yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan banjir di ibu kota.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan, Dinas SDA sejauh ini baru merealisasikan 11,7 persen dari anggaran Rp 4,5 triliun yang dianggarkan dalam APBD 2018.

"Kami masih proses pembebasan lahan. Anggaran paling besar di situ. Bebasin lahan itu tidak mudah," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, pada wartawan, Jumat (29/6).

Teguh mengatakan, dari Rp 4,5 triliun anggaran, porsi terbesar ada di pembebasan lahan untuk sungai, aliran, hingga waduk yang nilainya mencapai Rp 1,8 triliun.

Namun, teguh memastikan, dalam waktu dekat, serapan anggaran bisa melonjak. Ini dikarenakan adanya 150 bidang lahan dengan nilai Rp 420 miliar yang segera dibayar.

"Kalau itu bisa terealisasi, penyerapan anggaran SDA bisa 21 persen," kata dia.

Lebih lanjut, Teguh mengaku sudah punya konsep naturalisasi sungai. Istilah naturalisasi dalam penanganan sungai pertama kali disebut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai.