Bantu Petani Tidak Rugi, Kementan Bentuk Tim Sergab

Bahkan, dirinya telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait.  Amran menjelaskan, ada empat skema harga pembelian gabah tersebut yang terdiri dari kualitas, harga pembelian pemerintah (HPP), fleksibilitas, dan komersiil. 

"Harga di luar kualitas. Maksudnya, kadar air tinggi, Bulog tidak bisa serap. Kami langsung memasang 30 persen. Permentan sudah kami keluarkan. Kalau kadar airnya tinggi, kita langsung beli," terangnya terkait skema kualitas.

Kalau fleksibilitas, nilainya 10 persen di atas HPP. Sedangkan komersiil, harganya tergantung hasil diskusi Bulog dengan Tim Sergap dan petani. "Jadi tidak ada celah petani dirugikan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasdam III / Siliwangi, Brigjen TNI Yosua Pandit mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi petani untuk terus berproduksi. "Pendampingan dengan TNI terus dimaksimalkan dan dimanfaatkan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan kepada seluruh instansi, baik Kementan, Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kodam III/Siliwangi. Apresiasi turut diutarakannya untuk PPL dan Bulog atas sinergi yang terbangun.

Sedangkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf menerangkan, gejolak harga pangan di Indonesia terjadi akibat masalah kelola distribusi. "Kalau didukung manajemen distribusi bagus, tidak perlu ada persoalan di tingkat end user (konsumen) terkait harga dan pasokan.

Dirinya lantas membandingkan dengan Jepang. Di "Negeri Matahari Terbit", surplus beras cuma 1 juta ton yang berasal dari total produksi dikurangi jumlah konsumsi nasional. "Dan tidak ada masalah harga di konsumen, karena manajemen logistik," ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan turut membenahi manajemen logistik dan rantai pasok pangan, agar tidak ada lagi gejolak harga. "Jangan ada yang ganggu beras yang dihasilkan petani kita," pungkasnya.(jpnn)