Banyak Anak dan Bayi, SBY Diminta Perhatikan WNI Overstay

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) sigap menyikapi pemasalahan WNI/TKI di Arab Saudi pasca berakhirnya program amnesti Selasa (5/11) kemarin.

"Pemerintah SBY harus lebih sigap merespon perkembangan berakhirnya amnesti, dan memperhatikan konsumsi para TKI overstay yang sudah dikarantina, karena banyak anak-anak kecil dan bayi," kata Rieke sata dikonfirmasi, Rabu (6/11).

Dijelaskannya, Wakil Kepala Kepolisian kota Jeddah dengan KJRI sudah membuat kesepakatan bahwa kepolisian Jeddah siap kembali memberi keamanan kepada TKI di Kolong Jemban Palastin dan melobi pihak Jawazat agar para TKI diangkut kembali ke Tarhil Sumaysi. 

Namun, bantuan itu diberikan dengan syarat KJRI Jeddah harus menjamin tidak ada lagi TKI overstay yang berkumpul di Kolong Jembatan. Karena Wakil Kepala Kepolisian kota Jeddah sudah mendapat teguran keras dari atasannya dengan mengizinkan orang-orang Indonesia itu tinggal di kolong jembatan karena mengganggu lalu lintas.

Bila aturan ini dilanggar KJRI, maka kepolisian tidak akan kembali membantu KJRI Jeddah melobi pihak Imigrasi. Sekaligus akan menutup dan mengusir setiap ada TKI yang tak punya izin tinggal jika mendekat ke Kolong Jembatan.

Kemudian, lanjut Rieke, kepolisian Saudi berjanji apabila pihak KJRI Jeddah dan warga Indonesia yang sudah overstay mau diajak kerja sama dan mengikuti aturan main kepolisian, mereka akan membantu melobi pihak Imigrasi Saudi untuk melakukan deportasi dengan sistim berkumpul di Tarhil Matar Gadim.

Nah, atas semua itu, kata Rieke, Konjen RI Jeddah telah menghubungi beberapa aktivis agar meminta kerjasamanya untuk mengikuti kemauan kepolisian Saudi. "Tapi jangan sampai karena sikap keras kita, yang semula kita mendapat bantuan dari kepolisian Saudi berujung dalam urusan deportasi menjadi berantakan," katanya mengingatkan.

Selain itu, Rieke juga meminta KJRI harus memastikan para TKI tetap bertahan dirumah masing - masing sembari menunggu proses deportasi.(fat/jpnn)