Banyak Kepala Daerah 'Mainkan' Dana Siluman

"Dari 86.264 itu, sebanyak 1.890 laporan yang diserahkan ke penegak hukum," kata Kepala PPATK M Yusuf dalam keterangan persnya di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (8/2).

Adapun modus transaksi mencurigakan tersebut di antaranya dana DAU/DAK digiring ke rekening pribadi, penitipan dana-dana siluman ke BPD (Bank Pembangunan Daerah),  kemudian selisih bunganya diambil. Pelakunya kepala daerah dan bendahara.

"Jadi kepala daerah membeli polis asuransi untuk anaknya hingga Rp 5 miliar atau membeli saham. Kalau bendahara, dana DAU/DAK-nya dipindahkan ke rekening pribadinya," terangnya.