Banyak Pemda Tak Dukung PNPM Mandiri

Selasa, 23 Desember 2008 – 17:51 WIB

JAKARTA—Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digaungkan pemerintah pusat ternyata tak dapat dukungan sepenuhnya dari daerah. Alasannya, program tersebut merupakan kampanye terselubung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kaitannya dengan Pemilu 2009. Pemerintah daerah juga meragukan dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini yang dinilai tidak jelas.

jpnn.com - ”Kami sudah menyosialisasikan PNPM Mandiri ini berkali-kali, mendatangani DPRD dan Pemda setempat. Tapi hasilnya, tidak semua daerah mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri. Bahkan tidak sedikit yang tidak memberikan penjelasan sama sekali, namun menolak menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri,” kata Deputi Bidang Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat.

Meski demikian, menurut Sujana, ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi terhadap PNPM Mandiri. Malah, untuk tahun anggaran 2009 telah menyediakan dana daerah untuk program bersama (DDUPB) jauh melebihi ketentuan, misalnya Kota Palopo, Kabupaten Maros, Rokan Hulu, Pasaman Barat, dan Paser.

“Penetapan besaran DDUPB mengacu pada kapasitas fiskal daerah. Daerah yang berkapsitas fiskal rendah menyediakan DDUPB minimal 20 persen dari total BLM, sementara yang kapasitas fiskal sedang dan tinggi minimal 50 persen. Jadi bila daerah tidak menyediakan DDUPB, jumlah BLM bagi warga miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program tersebut,” beber Sujana.

Untuk 2009, PNPM Mandiri akan diperluas dan ditingkatkan lagi hingga ke 6.408 kecamatan. Alokasi BLMnya juga ditambah menjadi Rp 3,2 miliar per kecamatan. “Pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar 11,01 triliun untuk program ini,” pungkasnya. (esy)