Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Banyak Warga Desa yang Tidak Dapat Jatah Beras Bansos

Selasa, 06 Maret 2018 – 15:19 WIB
Banyak Warga Desa yang Tidak Dapat Jatah Beras Bansos - JPNN.COM
Beras. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TAMBUN - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras kepada warga kurang mampu di Desa tambun kecamatan Tambun Selatan dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, program bansos beras, yang sebelumnya bernama beras miskin (Raskin) tersebut, justru dinikmati warga mampu. Sehingga warga kurang mampu tidak mendapat program bantuan ini.

Kondisi ini diakui kepala desa Tambun, Jaut Sarja Winata. Menurutnya, program beras bansos yang diberikan sejak Rabu (28/2) lalu ini tidak efektif. Karena menurutnya, bantuan yang seharusnya dikucurkan untuk rakyat miskin tidak tepat sasaran.

“Terkait beras bansos sebagai pengganti beras raskin sangat tidak efektif . Karena, bantuan yang dikucurkan untuk orang miskin tidak berdasarkan data desa, sehingga sebagian besar warga yang berhak menerimanya banyak yang tidak terdata. Sehingga mereka tidak menerima beras tersebut," kata Jaut.

"Daripada menjadi ‘bumerang’, lebih baik beras tersebut tidak kami bagikan. Rencana mau kami kembalikan,” imbuh jaut, Senin (5/2) kemarin.

Jaut pun mengkritisi kinerja dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi. Karena, seharusnya Dinsos bisa lebih memahami cara pendataan para warga yang laik menerima beras bansos dari data desa yang dihimpun dari Pemdes langsung.

“Harusnya Dinas Sosial kalau mau mempergunakan data terbaru yang dimiliki desa. Sehingga, ketika turun bantuan sesuai dengan yang kami usulkan, agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat di lingkungan. Itu data yang digunakan Dinsos data tahun 2011, sementara setiap bulan dan setiap tahun di masyarakat selalu ada perubahan (penduduk),” tambahnya.

Dalam menyingkapi masalah ini, Jaut menduga ada keterkaitan politik dalam momen Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Dalam menyingkapi masalah ini, Jaut menduga ada keterkaitan politik dalam momen Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA