Batal Panggil Kaesang terkait Jet Pribadi, KPK Dianggap Gagal Pertahankan Jati Diri

Benny lantas mengutip pandangan Michael Foucault tentang relasi kuasa menjadi relevan yang menekankan kekuasaan harus digunakan untuk mengawasi dan menyelidiki setiap dugaan pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh.

"Dalam hal ini, peran KPK seharusnya adalah bertindak proaktif dalam menyelidiki dugaan gratifikasi dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, terlepas dari siapa yang terlibat. Namun, publik merasakan adanya standar ganda dalam komunikasi publik KPK," terangnya.

Ketika menyangkut orang-orang berpengaruh atau memiliki posisi strategis, kata Benny, KPK terlihat ragu untuk bertindak tegas.

Hal ini ni menimbulkan pertanyaan apakah KPK masih memiliki taring untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan moralitas publik.

"Padahal, sejak awal, KPK dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di Indonesia. Namun, jika lembaga ini tidak dapat mempertahankan integritas dan ketegasannya, kepercayaan publik akan terus menurun," tegas Benny.

Benny kembali mengingatkan untuk mencapai keadilan, harus ada fungsi silang antara lembaga negara sehingga tidak ada satu kekuasaan yang mendominasi.

"Jika hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka keadilan tidak akan tercapai," tambahnya.

Prinsip kesamaan di hadapan hukum adalah prinsip fundamental yang harus menjadi landasan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya.