Menurut Simon, proyeksi tersebut disusun berdasar produksi produsen batubara pemegang perjanjian karya pengusahaan dan pertambangan batubara (PKP2B), serta produsen batubara pemegang ijin kuasa pertambangan (KP). ''Termasuk produsen batubara dari BUMN,'' katanya.
Terkait usulan tersebut, DPR belum memberikan persetujuan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana mengatakan, pihaknya masih akan mendalai usulan proyeksi dari pemerintah tersebut. (owi)
JAKARTA – Usulan pemerintah untuk memperkaya portofolio energi dalam asumsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya tuntas.