Bawaslu Kini Lebih Mudah Awasi Netralitas ASN Berkat Hal ini

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kini lebih mudah mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Menurut anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, kemudahan itu hadir berkat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PP tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.

"Peraturan tersebut tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN)," ujar Fritz dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/9).

Peraturan itu juga memperkuat pengaturan tentang disiplin PNS dari PP sebelumnya Nomor 53/2010.

Dalam PP 94/2021 mendeskripsikan larangan bagi calon kepala/wakil kepala daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau calon anggota DPRD.

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN.

Terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.