Beda Pejabat Indonesia dan Luar Negeri Saat Ibu Kota Dilanda Mati Lampu

jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa mati lampu di sebagian Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, Minggu (4/8), sangat mengecewakan. Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto tidak bisa menoleransi padamnya listrik di ibu kota sampai delapan jam.

"Saya tidak bisa menoleransi di ibu kota sampai mati delapan jam. Di luar jangkauan saya sampai bisa selama itu," kata Dito dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa harus ada pertanggungjawaban dari pihak terkait, termasuk BUMN. Dito mencontohkan, di beberapa negara, menterinya mundur dari jabatan dan meminta maaf kepada masyarakat.

"Di Korea, mati satu jam menterinya mundur. Di Jepang listrinya mati di ibu kota 15 menit, menterinya minta maaf menunduk kepada masyarakat 15 menit juga. Di Indonesia, ya kita lihat saja," ujar Dito.

Dia pun menegaskan bahwa informasi ihwal peristiwa padamnya listrik ini masih simpang siur. Menurut dia, PLN seharusnya bisa melakukan investigasi cepat, dan mengungkap penyebab peristiwa ini. “Ini kan tidak jelas, simpang siur informasinya. Ada yang bilang sudah menyala di Jakarta, padahal di beberapa tempat di Jakarta belum ada yang menyala,” paparnya.

BACA JUGA: KPBB Desak Percepatan Aturan Mobil Listrik, Helloo Indonesia Masih Mati Lampu

Anggota Komisi VII DPR M Qurtubi mengatakan musibah ini cakupannya sangat luas. Pemadaman relatif lama, dan menimbulkan berbagai macam keluhan, kerugian baik perorangan, kalangan bisnis dan kegiatan-kegiatan lain.

“Sebenarnya kami ingin mengetahui penyebab utamanya itu apa, apakah faktor alam atau ada kelengahan bahkan mungkin ada kesengajaan, ini sampai saat ini belum tahu secara pasti,” katanya dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8).