Beda Pendapat Istana dengan PBNU soal Presiden Dipilih MPR

jpnn.com, JAKARTA - Munas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2012 di Kempek, Cirebon, merekomendasikan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Hal ini diungkap Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Rabu (27/11) lalu. Bagaimana respons Istana?

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat dikonfirmasi mengenai rekomendasi PBNU tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi sudah punya sikap dan sudah disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2019 lalu.

"Beliau (Jokowi, red) tegas mengatakan, 'saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'. Itu pernyataan sudah disampaikan pada bulan Agustus," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).

Wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR mengemuka bersamaan dengan rencana Amendemen UUD 1945, yang semula hanya bertujuan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun demikian, Fadjroel menggarisbawahi sikap Presiden Jokowi itu dilatarbelakangi pengalaman mengikuti pesta demokrasi langsung baik ketika terpilih menjadi wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.

"Jadi tegas. apa pun pendapat masyarakat, Pak Jokowi tegas katakan beliau lahir dari pilkada langsung, baik di Solo, gubernur Jakarta, dan lahir juga dari pemilihan presiden langsung, dua kali, di Indonesia. Karena itu sesuai dengan konstitusi UUD 1945," kata Fadjroel. (fat/jpnn)