Belanja Pegawai 80 Persen, Bansos 76 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Menkeu Bambang Brodjonegoro selaku bendahara negara menyebut jika pihaknya masih bisa menjaga APBN agar tetap terkendali. Dia mengatakan, pemerintah akan menjaga defisit di bawah tiga persen. Dia meyakini, defisit tidak bakal melebar melebihi 2,7 persen.

"Defisit akan kami jaga di 2,5 persen dan cashflow  selalu kami manage. Kita punya cashflow yang bisa memenuhi kebutuhan. Setiap hari ada yang yang masuk, dari pajak dan cukai serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),"papar Menkeu Bambang Brodjonegoro di Hotel Harris Sentul, Bogor, kemarin (7/11).

Bambang mengakui shortfall tahun ini bakal melebar. Dia menuturkan total kekurangan penerimaan pajak dan bea cukai mencapai Rp Rp 180 triliun. Dia mengakui, penerimaan pajak tahun ini bakal meleset akibat kondisi ekonomi yang masih melambat.

Diantaranya penerimaan pajak yang turun cukup dalam adalah Pajak Penghasilan (PPh) migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh impor.

"Selain itu PNBP yang tadinya kami harapkan bagus (penerimaan), ternyata juga mungkin shortfall karena harga minyak turun. Lalu dari bea cukai itu yang menurun bea masuk,"ujarnya.

Mantan Kepala Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut melanjutkan, terkait belanja negara, hingga 5 November lalu, telah mencapai 71 persen, sementara penerimaan baru sebatas 63 persen. Dari besaran belanja tersebut, yang terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 80 persen, sementara belanja bansos sebesar sebesar 75 hingga 76 persen.

Sedangkan belanja modal, dia mengakui, masih seret. "Belanja modal memang masih di kategori 39-40 persen, kalau belanja barang di atas itu ya,"kata Bambang.

Karena itu, Bambang memprediksi belanja negara paling tidak hanya mencapai 92 sampai 94 persen dari total APBN-P 2015. Pihaknya pun memperhitungkan dengan realisasi belanja sebesar itu, maka terdapat enam persen yang tidak terbelanjakan.