Belasan Politikus Inggris Incar Bekas Kursi Theresa May

jpnn.com, LONDON - Bibir Theresa May bergetar saat mengucapkan pernyataan pengunduran diri. May mungkin belum ingin meletakkan jabatan. Tapi, dorongan untuk melakukannya terus-menerus datang sejak kesepakatan perpisahan Inggris dari Uni Eropa (UE) alias Brexit rampung. Banyak yang tak puas.

Setelah beberapa kali selamat dari pelengseran, May akhirnya menyerah juga. Pengunduran dirinya itu termasuk lebih cepat dari jadwal. Sebab, sebelumnya dia menyatakan akan mundur setelah voting kesepakatan Brexit di parlemen.

Langkah May itu sepertinya sudah ditunggu banyak pihak. Hanya berselang beberapa jam, sudah ada beberapa tokoh yang menyatakan siap maju mencalonkan diri sebagai pengganti May. Bukan hanya di partai, tapi juga sebagai perdana menteri (PM). Sebab, pemimpin partai penguasa pemerintahan, yaitu Partai Konservatif, juga diangkat menjadi PM.

Siapa yang bakal menjadi PM selanjutnya baru ketahuan 20 Juli nanti, setelah kongres Partai Konservatif selesai. Pemilihan baru dilakukan 10 Juni. Itu adalah batas akhir tanggal penyerahan nama untuk mencalonkan diri.

Untuk bisa mencalonkan diri, tiap-tiap kandidat harus didukung dua anggota parlemen dari Partai Konservatif. Dua kandidat dengan pendukung terbanyaklah yang akan ditarungkan. Di akhir Juli, seluruh anggota partai dengan sebutan Tory itu akan memilih. Partai Konservatif memiliki 124 ribu anggota.

Sampai kemarin, Sabtu (25/5) sudah ada empat kandidat yang memastikan diri untuk maju. Yaitu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jeremy Hunt, Menteri Pembangunan Internasional Rory Stewart, mantan Menlu Boris Johnson, serta mantan Menteri Pekerjaan dan Pensiunan Esther McVey.

Belasan politikus lainnya juga berniat maju meski belum memastikan. Salah satunya adalah Sir Graham Brady. Politikus 52 tahun itu bahkan sudah melepaskan jabatannya sebagai anggota Komite 1922 agar bisa maju. Komite 1992 adalah anggota Partai Konservatif yang duduk di House of Commons.

"Saya mengambil keputusan untuk mundur dalam rangka memastikan proses pemilihan transparan dan jujur," terang Sir Graham seperti dikutip Metro.