Belum Maksimal Awasi BBM Subsidi

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yakin kuota BBM yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter tidak akan terlampaui. Asalkan pengawasan terus dioptimalkan dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, Hatta meminta pemerintah daerah turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi untuk meminimalisasi penyalahgunaan. Menurut ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kuota BBM bersubsidi dinaikkan dari 38,6 juta kiloliter menjadi 42,49 kiloliter sudah didasarkan perhitungan pertumbuhan. Tapi masalahnya pengawasan belum benar-benar dijalankan, terutama di daerah. ”Pengawasan harus jalan. Masing-masing pemda mengawasi kuotanya, menjaga kuotanya,” tegas Hatta di Jakarta kemarin. Berdasarkan data yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero), realisasi penyaluran BBM subsidi hingga September ini telah mencapai angka 27 juta kiloliter.

Angka ini sudah melebihi 50 persen dari angka kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter. BPH Migas memperkirakan, jika tidak dilakukan tindakan pembatasan, kuota BBM bersubsidi bisa tembus hingga 41,8 juta kiloliter hingga akhir tahun. Hatta mengakui, tidak ada sanksi yang bisa dikenakan terhadap daerah yang lalai mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Kewajiban pengawasan hanya menyangkut kinerja pemerintah daerah. Sebab, usulan kuota BBM bersubsidi berasal dari daerah. Jika daerah tersebut tidak bisa menjaga kuota sehingga terlampaui, berarti kinerja daerah tersebut buruk. Menurut Hatta, wacana berbagi beban subsidi BBM dengan daerah kurang efektif mencegah kebocoran di daerah. Pasalnya, anggaran daerah juga berasal dari APBN. Ketika APBD dipaksa berbagi beban subsidi sehingga mengalami defisit, itu akan menjadi beban juga terhadap APBN. ”Oleh sebab itu, yang paling penting kita harus melakkan fungsi pengawasan,” kata calon besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Hatta menambahkan, pemerintah daerah yang dekat dengan areal tambang dan industri harus lebih serius mengawasi penyaluran subsidi BBM bersubsidi. Jangan sampai BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat tidak mampu justru digunakan oleh kalangan industri dan tambang. Sebab, berdasarkan pantauan BPH Migas, pembengkakan kuota BBM bersubsidi terjadi di daerah tambang dan industri. Dia juga meminta pihak kepolisian menindak tegas para penyelundup BBM bersubsidi. Penyelewengan itu merupakan pelanggaran hukum sehingga harus ditindak secara hukum. Diharapkan terjadi efek jera terhadap para pelaku. ”Kepolisian sering sekali menangkap pelaku penyelundupan. Operasi seperti itu harus terus ditingkatkan sehingga penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa diminimalisasi,” ujar Hatta. (dri)