Benny Rhamdani: Perintah Presiden Sudah Jelas, Kami akan Melaksanakan Sungguh-Sungguh di Lapangan

jpnn.com - JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani seusai mengikuti rapat internal pemberantasan TPPO yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, mengatakan jajarannya siap menindaklanjuti arahan presiden Jokowi.

"Perintah presiden sudah jelas, kami akan melaksanakan sungguh-sungguh di lapangan. Komitmen kepada republik dan merah putih ini tidak boleh dicederai oleh hadirnya sindikat dan mafia," ujar Benny Rhamdani kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang juga mengikuti rapat tersebut, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk melakukan restrukturisasi satuan tugas pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan jajaran aparat pemerintah, termasuk Polri dan TNI, untuk menempuh langkah-langkah cepat dalam satu bulan ke depan terkait TPPO, guna menunjukkan kepada publik bahwa negara hadir dan bertindak cepat.

"Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat harus terus dilakukan. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja," kata Benny Rhamdani.

Di BP2MI sendiri, kata Benny. telah melakukan pemecatan terhadap seorang staf berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sekitar delapan bulan silam karena terlibat dalam sindikat penempatan ilegal.

"Ini kejahatan kemanusiaan yang negara tidak boleh tunduk atau kalah melawan para sindikat dan mafia. Naif jika negara ini justru untuk penempatan pekerja dikendalikan oleh sindikat dan mafia," kata mantan anggota DPD RI itu.