Berharap Putra dan Putri Terbaik Maluku Diakomodir di Kabinet Jokowi-JK

“Kalau soal pemerintahan, pada prinsipnya mereka (Jokowi-JK) bersama kabinet selalu melakukan dan menjalankan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

Jokowi-JK juga diminta agar melakukan komunikasi secara terbuka dengan partai koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, agar ada dukungan besar dari legislatif (DPR). Pasalnya, jumlah anggota DPR dari koalisi partai pendukung presiden terpilih hanya sekitar 30 persen lebih.

Sedangkan untuk kepentingan Maluku, sudah menjadi keinginan bersama masyarakat Maluku agar tokoh terbaik Maluku diakomodir dalam jajaran kabinet.

”Itu merupakan keinginan kita semua, agar harkat dan martabat orang Maluku dihargai oleh pemerintah. Sudah 69 tahun merdeka, tapi kita selalu diberi posisi yang belum bisa menentukan kebijakan. Misalnya Wamen dan Kasad saja,” tegasnya.

Keinginan berbeda dari Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Basri Damis. Menurut Damis, kalaupun tuntutan menteri tidak dipenuhi, maka poin  penting yang harus dan wajib dibuat pemerintahan Jokowi-JK adalah pembentukan badan khusus setingkat kementrian atau lembaga yang fokus pada percepatan pembangunan Maluku.

“Yang paling utama saya pikir adanya badan khusus yang bekerja secara fokus untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Badan khusus ini harus diisi oleh orang Maluku sendiri yang punya kualitas SDM. Mereka ini yang akan bekerja dan menyalurkan aspirasi secara langsung ke pemerintah pusat, tanpa proses yang berliku-liku,” ungkap Damis.

Damis  berharap Jokowi-JK punya komitmen yang kuat untuk pembangunan provinsi Maluku. Sebab kata dia, pembangunan infrastruktur belum berjalan maksimal. Apalagi bagi daerah-daerah perbatasan yang ada di Maluku masih banyak mengalami keterisolasian.

“Realitasnya dapat dilihat dari minimnya alokasi APBD Rp1,8 triliun saja. Tentu tidak cukup untuk melakukan pembangunan infrastruktur menjawab keterisolasian di daerah Maluku. Pemerintah melalui kementerian perhubungan dan pekerjaan umum harus bisa memperhatikan kesengsaraan masyarakat Maluku dan penyelesaiannya,” kuncinya.(CR2/ambon ekspres)