Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Beri Pesan Kepada Kepala Daerah Se-Jateng, Ganjar: Jangan Asal Gunakan Anggaran Dana, Jangan Ngawur!

Selasa, 13 September 2022 – 22:03 WIB
Beri Pesan Kepada Kepala Daerah Se-Jateng, Ganjar: Jangan Asal Gunakan Anggaran Dana, Jangan Ngawur! - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto dok humas

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan setiap kepala daerah yang berwenang menyalurkan anggaran bantuan terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), agar tidak menggunakannya dengan asal-asalan.

Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Ganjar, struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan dengan tujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.

"Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tetapi kan enggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/9).

Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.

Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Dia juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian BBM.

"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.

Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2022.

Ganjar Pranowo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News