Beri Sinyal Porsi Swasta tak Dominan

jpnn.com - JAKARTA - Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, yang bakal mendapat jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)  maksimal 30 persen, belum memastikan apakah akan menggandeng pihak swasta atau tidak.

Bupati Samosir Mangindar Simbolon selaku jubir 10 bupati/walikota, menjelaskan, pembicaraan dengan dua pihak swasta, yakni PT Toba Sejahtera milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), terpaksa harus dilakukan ulang karena munculnya angka 30 persen yang disepakati di Senayan, Selasa malam (22/10) itu.

"Karena konsep awal kita saat bicara dengan dua pihak swasta itu 58,87 persen, bukan 30 persen. Jadi masih perlu dibicarakan lagi," ujar Mangindar kepada JPNN, kemarin (24/10).

Bahkan, terang-terangan Mangindar mengatakan, jika pun pihak swasta dilibatkan, maka porsinya akan cukup minim. Yang dominan tetap pemda. Hal ini, lanjutnya, berdasarkan sinyal dari pihak pemerintah dan DPR, yang menurut Mangindar, tidak suka ada keterlibatan swasta dalam pengelolaan Inalum ke depan.

"Pusat tampaknya tidak begitu happy jika ada pihak ketiga. Maunya pusat dan daerah, swasta jangan dominan," terang Mangindar.

Kembali ke soal angka 30 persen. Ditanya bagaimana pembagian 30 persen itu, berapa untuk pemprov, dan berapa untuk kabupaten/kota? Apakah sama?

Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Mangindar memberi sinyal, pembagian saham dri angka 30 persen itu tidak lah sama. Sudah disepakati pemprov dan 10 kabupaten/kota, perhitungan pembagian saham itu akan dikaji oleh tim independen. "Tapi tim ini belum dibentuk," imbuhnya. (sam/jpnn)