Bertemu Komite I DPD RI, Bupati Mamuju Ungkap Permasalahan di Sulawesi Barat

Permasalahan lainnya, ungkap Habsi, yaitu terkait perubahan kewenangan yang sebagian besar telah ditarik ke pemerintah provinsi. Habsi menilai kebijakan pemerintah tersebut sejauh ini berjalan tidak efektif.

“Pertambangan, laut, pendidikan semua sudah menjadi kewenangan provinsi. Masak semua jenis tambang diserahkan ke provinsi. Dengan luas wilayah 6 kabupaten di Sulbar ini, yang harus dikoordinasikan oleh Pemprov, menjadi tidak terkonsentrasi dan tidak efektif. Saya titipkan masalah ini ke DPD RI agar kewenangan ini dikembalikan ke Kabupaten,” tegasnya.

Ada masalah lain yang disoroti oleh Habsi, yakni soal spending mandatory yang besarnya mencapai 65 persen dari APBD. Habsi mengatakan, jumlah keseluruhan ABPD Kabupaten Mamuju hanya sebesar Rp 1,1 trilun sehingga dengan adanya spending mandatory sebesar 65 persen untuk membiayai pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan dana desa, maka telah membuat APBD – nya terkuras habis.

“Yang 35 persen sisanya kami bagi ke daerah terisolasi di kecamatan dan desa, termasuk untuk gaji. Itu tidak cukup, jadi harus ada keluwesan dalam pengelolaan keuangan daerah, sepenuhnya harus kami yang menentukan sebagaimana semangat desentralisasi. Saat ini Dana Alokasi Umum (DAU) belum sepenuhnya dikelola daerah, masih diatur pusat,”  ujarnya. 

Habsi juga mengungkapkan permasalahan dalam penyusunan peraturan daerah (perda) tentang pendapatan daerah yang kewenangan penetapannya di Gubernur dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Perda kami tentang pengelolaan parkir sampai saat ini masih di Kemendagri, belum ada kejelasan," ungkap Habsi.

Menanggapi pernyataan Bupati Mamuju Habsi Wahid ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri menyatakan dukungannya atas berbagai permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Sulbar.

“Sudah ratusan kali kami sampaikan persoalan ini pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah termasuk ketika kami mengundang Mendagri. Banyak daerah juga mengalami hal yang sama dengan Mamuju, titipan Pak Bupati Mamuju ini akan kami ungkapkan kembali saat RDP dengan pemerintah,” tegas Djafar yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Utara.