Bertemu, Rudd-Okada Bahas soal Paus

Sabtu, 20 Februari 2010 – 19:11 WIB

Katsuya Okada dan Kevin Rudd. Foto: AAP/Greg Wood.

SYDNEY - Dua pejabat negara, Menlu Jepang Katsuya Okada dan PM Australia Kevin Rudd, telah berjumpa secara resmi di Sydney, hari Sabtu (20/2) ini. Keduanya dilaporkan antara lain mendiskusikan sikap penentangan Australia terhadap praktek penangkapan paus oleh Jepang, serta menyepakati untuk bekerjasama di bawah (program) pelucutan senjata nuklir, penanganan bencana, serta operasi perdamaian PBB. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh pejabat perwakilan kedua negara, seperti diberitakan Kyodo News, Sabtu (20/2) sore WIB.

Okada, yang baru saja sampai di Australia hari ini, dalam kunjungan kerja selama dua hari, dilaporkan menggelar pembicaraan dengan topik cukup luas, yang salah satunya disebutkan adalah "diskusi serius tentang penangkapan paus". "Mereka pun setuju untuk meneruskan jaringan yang kuat dan dalam, yang telah dikembangkan selama beberapa dekade, atas hubungan yang bersahabat dan saling menguntungkan," ungkap sebuah pernyataan yang disampaikan salah seorang juru bicara PM Australia, seperti dikutip media setempat.

Sementara itu, pejabat pemerintah Jepang menyebut bahwa Rudd, yang sebelumnya di awal pekan mengingatkan Jepang bahwa Australia akan melirik langkah hukum internasional apabila negeri matahari terbit itu tak menghentikan perburuan paus di Lautan Antartika menjelang November, lantas mengatakan kepada Okada bahwa Australia siap mencari solusi lewat 'dialog yang rasional'. Disebutkan pula, Okada setuju dengan pernyataan Rudd soal pentingnya mencapai solusi diplomatik, namun juga mencetuskan keterlibatan Australia dengan grup anti-perburuan paus asal AS, Sea Shepherd Conservation Society.

Dilaporkan, sembari menekankan sejumlah bentrok fisik yang selama ini sudah terjadi di lautan, Okada menyebut gangguan Sea Shepherd terhadap kapal-kapal pemburu paus Jepang itu sebagai "benar-benar tak bisa dimaafkan" serta "berbahaya". Sementara, Rudd sendiri menanggapi bahwa kendati Australia pada dasarnya mengutuk setiap tindak kekerasan, namun tak ada dasar hukum untuk membatasi akses Sea Shepherd ke fasilitas-fasilitas pelabuhan Australia.