Berton-Ton Tekstil Impor Masuk

Berebut Panen Omzet Lebaran

Senin, 02 Agustus 2010 – 08:51 WIB

Berton-Ton Tekstil Impor Masuk - JPNN.COM

JAKARTA - Penjualan baju dan aksesoris busana selalu meningkat menjelang Lebaran. Namun, rejeki nomplok di depan mata itu tak membuat pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bergairah. Sebab, pasar kini dipenuhi produk tekstil impor. Yang terbaru adalah kiriman 500 kontainer berisi ratusan ton pakaian jadi mulai awal Agustus 2010.

Lembaga riset pertekstilan nasional, Indotextiles, menduga sebagian besar kontainer berisi garmen itu berasal dari Tiongkok. "Selama ini, mereka bisa masuk karena pengawasan di pelabuhan sangat minim," kata Direktur Eksekutif Indotextiles Redma Gita Wirawasta kemarin (1/7). Menurut Redma, volume garmen yang sebagian besar disinyalir ilegal tersebut mencapai 25 ribu ton senilai USD 30 juta. "Jika volumenya sebesar itu, artinya kontainer-kontainer tersebut berukuran sekitar 40 feet yang berisi antara 40-50 ton garmen per kontainer," ujarnya.

Redma mengatakan, Indonesia masih menjadi sasaran empuk produk garmen ilegal dari negara manapun. Hal tersebut diakibatkan tingginya permintaan pasar menjelang hari raya. Sementara implemetasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dirasa belum menjadi solusi untuk hal ini. "Justru, penyelundupan masih bisa tumbuh subur mengingat bea masuk (BM) produk garmen pada tahun ini masih sekitar 15 persen dan baru akan dihapuskan secara bertahap pada 2012 dan 2015," tuturnya.

Masih tingginya bea masuk produk garmen menyebabkan modus penyelundupan biasanya menggunakan underinvoice (pemalsuan nomor pos tarif/HS) sehingga importir tidak membayar bea masuk. "Untuk meminimalisir kejadian itu, kami mendesak agar pemerintah membuat peraturan khusus yakni produk manufaktur yang dapat fasilitas BM 0 persen agar masuk jalur merah," kata Redma. Dengan masuk ke jalur merah, seluruh produk manufaktur yang mendapatkan fasilitas tersebut akan lebih dahulu mendapatkan pemeriksaan ketat petugas sehingga potensi maraknya kasus pemalsuan nomor pos tarif bisa diperkecil.