BG Tak Jadi Kapolri, Revisi APBN Terhenti?

jpnn.com - JAKARTA - Revisi APBN 2015 di DPR yang belum tuntas disebut-sebut ada kaitannya dengan polemik tentang Komjen Budi Gunawan yang tak kunjung dilantik sebagai Kapolri. Sebab, ada pihak di DPR yang ingin BG -sapaan Budi Gunawan- segera dilantik menjadikan revisi APBN 2015 sebagai bagian dari bargaining politic.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah pun tak menampik kemungkinan itu. Namun, ia mengingatkan agar Jokowi tidak mempermalukan DPR.

“Kita ini terlalu banyak memberi kemudahan ke presiden. Jangan presiden bikin malu DPR (dengan tidak melantik BG). Kira-kira seperti itu, ada pandangan seperti itu ,bukan pandangan pribadi saya," kata Fahri di DPR, Jumat (13/2) malam.

Fahri menegaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) yang di pilpres lalu mendukung Prabowo Subianto justru kini sepakat dengan RAPBN Perubahan 2015 yang diusulkan pemerintah. Menurut Fahri, justru pemerintahan Jokowi-JK yang baru berjalan beberapa bulan ini jangan sampai dipersulit.

"Kita mendukung, mempermudah pemerintah saat ini. Kita tahu ini pemerintahan baru, kita permudahlah jangan dipersulit. Karena itulah proposal pemerintah hampir semuanya diterima, kecuali yang dianggap bahaya," jelasnya.

Namun, Fahri kembali menegaskan bahwa molornya paripurna DPR untuk pengesahan APBNP 2015 yang sudah dibuka sejak pagi tadi bukan semata-mata karena persoalan politik saja. Sebab, ada juga faktor lainnya yang membuat pembahasan RAPBNP 2015 tersendat. Sebab, mengacu pada UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru, komisi diberi kewenangan penuh.

Faktor lain adalah kabinet baru pemerintah yang para menterinya juga baru. Begitu juga dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang masih baru.

"Jokowi membuat nomenklatur baru. Muncul kementerian baru dan sebagainya, itu komplikasi. Dan pantas kalau banyak interupsi. Kita tunda dulu biar orang melihat itu," jelasnya.