BHS Tolak Keras Usulan MTI Melarang Pemudik Naik Sepeda Motor 

jpnn.com, JAKARTA - Usulan melarang pemudik menggunakan motor yang disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ditentang keras dari sejumlah pihak. Salah satunya pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono.

Menurutnya, melarang pemudik menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi merupakan usulan yang tidak solutif.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini bahkan menyebut jika pemerintah tidak pro rakyat kecil jika usulan pelarangan mudik dengan menggunakan sepeda motor dipaksakan untuk diberlakukan.

Ia pun tidak setuju sepeda motor dikategorikan sebagai kendaraan paling berisiko dan rentan kecelakaan. Menurutnya, hal itu tidak berdasar dan menyesatkan.

"Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun Kereta Api dinilai oleh masyarakat tarifnya sangat mahal, serta ketersediaan kapasitas muat (tempat duduk) sangat terbatas, dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya" kata Bambang Haryo, Selasa (11/4)

Mahalnya tarif transportasi publik di Indonesia lanjut Bambang, disebabkan oleh harga bahan bakar minyak serta pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara di Asean dan bahkan di dunia.

"Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan-pungutan dari oknum dan lainny, serta banyaknya jalan raya di Indonesia yang rusak," terang Bambang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  31,9% jalan raya yang rusak, bahkan rusak berat di 15,9% (offroad) misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak.