Biaya Pemilihan di 2024 Membengkak, Perlu Evaluasi Sistem Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu segera mengevaluasi pelaksanaan pemilihan yang digelar sepanjang 2024, yakni pemilu dan pilkada.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Indrajaya evaluasi sangat diperlukan mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemilihan yang membengkak sangat tinggi.

Indrajaya berharap dari hasil evaluasi nantinya dapat dirumuskan sehingga menghasilkan sistem politik yang baik dan tidak mahal.

"Mahalnya biaya yang dikeluarkan saat pemilu disebabkan rumitnya regulasi di mana UU Pemilu digunakan untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka," ujar Indrajaya di Jakarta, Senin (16/12).

Di sisi lain, ada UU Pilkada yang khusus untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya oleh rakyat secara langsung.

"Ini kerumitan pertama, sama-sama pemilu, tetapi harus diatur dengan undang-undang yang berbeda, sistem dan anggaran berbeda, padahal penyelenggaranya sama," kata legislator asal daerah pemilihan Papua itu.

Dia menilai kerumitan regulasi itu yang membuat biaya penyelenggaraan pilkada hingga pileg membengkak.

Menurut data yang dimiliki Indrajaya, Pilkada 2024 menelan anggaran sebesar Rp 37,4 triliun yang bersumber 40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN.