Bidan PTT Minta Kejelasan Status
Kamis, 25 April 2013 – 09:15 WIB
Menanggapi hal itu, Ano Sutrisno menjelaskan berdasarkan data 45 bidan itu tidak terdaftar di BK-Diklat Kota Cirebon maupun Provinsi Jawa Barat. Satu sisi, pemkot butuh mereka. Pada sisi lain, pengangkatan CPNS masih dilarang. Ano mengajukan dua opsi solusi. Pertama, mengajukan 45 bidan itu sebagai pegawai Provinsi Jawa Barat yang ditempatkan di Kota Cirebon. Kedua, meskipun pemerintah tidak boleh mengangkat lagi honorer, Ano mengharapkan kekhususan bagi 45 bidan PTT. “Semoga ada solusi terbaik,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Eddy Sugiarto MKes mengatakan, bidan dan puskesmas menjadi satu kesatuan. Ke depan, akan ada optimalisasi dua hal tersebut. Dikatakan, sesuai dengan kebijakan visi Wali kota Ano, puskesmas harus menjadi garda terdepan sebelum pasien dirujuk di rumah sakit (RS). Bahkan, dinkes telah memiliki program optimalisasi agar di setiap puskesmas ada ruang rawat inap. Untuk itu, dinkes menyiapkan peningkatan sarana dan sumber daya manusia (SDM).
KESAMBI– Ratusan tenaga kesehatan berkumpul di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Jl Kesambi, Rabu (24/4). Mereka menghadiri Rapat Kerja Kesehatan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- NTT
Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Dapat Bantuan 500 Kg Ikan Segar
Minggu, 17 November 2024 – 11:46 WIB - Daerah
Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani
Minggu, 17 November 2024 – 08:30 WIB - Bengkulu
1.260 Guru di Kota Bengkulu Terima Tunjangan Profesi Triwulan III-2024
Sabtu, 16 November 2024 – 20:00 WIB - Riau
Polres Dumai Menggerebek Gudang Pupuk Ilegal di Bukit Kapur, Lihat!
Sabtu, 16 November 2024 – 16:48 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Hasto Ajak Rakyat Merenung, Apakah Jokowi dan Keluarganya Harus Dibiarkan
Minggu, 17 November 2024 – 19:07 WIB - Pendidikan
Dituding Kampus Abal-Abal, UIPM Tunjukkan Bukti Terdaftar di Kemenkumham RI
Minggu, 17 November 2024 – 16:05 WIB - Jabar Terkini
Innalillahi! Bocil di Bogor Tewas Tenggelam di Lokasi Proyek Perumahan Aerum Park
Minggu, 17 November 2024 – 17:00 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB