Bila Anggaran SMA/SMK Tidak Bisa Dicairkan, Ini Solusi Barunya

Dia berharap, bagi siswa kurang mampu, dengan kondisi apa pun, harus tetap disiapkan bantuan.

Jadi, ada kejelasan atau kepastian bantuan bagi siswa kurang mampu di luar dana yang sudah dianggarkan.

''Pemerintah, baik pemprov maupun pemkot, bertugas menjamin pembiayaan untuk siswa kurang mampu terjamin,'' jelasnya.

Rumitnya pembiayaan bagi siswa SMA/SMK di Surabaya tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi bila pemkot dan pemprov mau duduk bersama.

Sebab, sejak jauh hari, kalangan DPRD Jatim sebenarnya sempat menggulirkan wacana agar ada semacam bantuan langsung ataupun hibah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK).

''Mekanisme itu (bantuan keuangan, Red) sah saja dilakukan,'' ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Agus Maimun.

Kendati belum pernah ada daerah yang melakukannya, menurut Agus, tidak ada aturan yang melarang pemkot membantu pemprov.
Mekanisme pembiayaan semacam itu sangat cocok diterapkan di Surabaya yang ingin SMA dan SMK tetap gratis.

''Di seluruh Indonesia memang belum pernah ada,'' jelas anggota komisi B tersebut.