Birokrasi Direformasi, Kepala Daerah Rawan Dibui

Jumat, 20 Mei 2011 – 19:09 WIB

Dia pun menyatakan keprihatinannya pada daerah yang masih menganggap remeh dengan masalah akuntabilitas keuangan. Dari temuan BPK, penyelewengan keuangan yang paling banyak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

"Ini bisa terjadi karena banyak pejabat di daerah tidak tahu bagaimana mengelola administrasi keuangan, atau bagaimana mekanisme penggunaan dan pengeluaran anggaran. Akibatnya, negara mengalami kerugian. Itu sebabnya, para pegawai pengelola keuangan harus diberikan pengetahuan dan bimtek tentang anggaran," tandasnya. (Esy/cha/jpnn)

JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah yang digadang-gadang mulai 2012 mendatang, diperkirakan bakal mengancam posisi kepala daerah

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News