Birokrasi Korup, Mahfud Sentil SBY

Sabtu, 13 Juli 2013 – 08:10 WIB

Karena itu pihaknya mengharapkan agar tidak ada yang menghambat jalannya demokrasi. Kran demokrasi yang ditutup pasti akan terbuka karena demokrasi akan mencari jalanya sendiri. “Sejarah sudah membuktikan itu. Bung Karno dan Pak Harto jatuh karena menghambat demokrasi. Kini keadaan itu terjadi pada negara-negara Arab,” paparnya.

Disinggung kesediaannya menjadi capres mengacu pada hasil survei sejumlah lembaga survei, Mahfud mengakui secara pribadi dirinya siap hanya perlu membangun komunikasi-komunikasi dengan berbagai partai politik. Termasuk kemungkinan menjadi cawapres tetap harus dilakukan pengkajian. “Jadi oposisi juga butuh pengkajian,” katanya.

Walau begitu dirinya tidak pernah berniat mengajukan judicial review terhadap persyaratan capres/cawapres yang harus diajukan partai politik. “Kalau mau, waktu jadi Ketua MK, wong ada yang ajukan kok, tapi saya tidak loloskan. Karena jalannya demokrasi itu harus lewat partai politik. Jika ada parpol yang salah…ya…parpolnya yang diperbaiki,” tutup Mahfud.

Ketua MUI NTT, Haji Abdul Kadir Makarim yang hadir dalam dialog bersama Mahfud kemarin juga mengakui pluralisme keniscayaan dan birokrasi yang korup.

Menurut Abdul Kadir, masyarakat NTT terkenal dengan keberagaman suku, etnis dan juga agamanya. Namun sampai saat ini, keberagaman itu justeru disatukan sehingga menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kebersamaan yang semakin kokoh berdiri. "Yang paling penting adalah keberagaman yang kita miliki ini dikelola dengan baik sehingga menjadi potensi yang baik untuk menyatukan. Dan ini sudah berjalan dengan baik di provinsi NTT. Keharmonisan dan kebersamaan masyarakat NTT sudah sulit digoyahkan sampai saat ini," yakin Abdul Kadir.