Bisa Jadi Kivlan Zen dan Habil Marati Cuma Kaki Tangan Saja

Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. ”Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana,” terangnya.

Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. ”Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya,” ucap Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma.

Feri menyebut rilis yang dilakukan Mabes Polri Selasa (11/6) tidak detail. Mereka hanya menjelaskan bahwa sembilan orang yang meninggal di kerusuhan itu merupakan perusuh. Hal tersebut tidak dilengkapi dengan bukti keterlibatan mereka dan bagaimana nyawa mereka terenggut. Misalnya, siapa yang menembak sembilan orang tersebut, hasil rekonstruksi TKP, uji balistik, dan bukti lainnya. ”Tanpa itu, hanya akan memunculkan asumsi di publik terkait dengan pelaku penembakan,” tegasnya.

Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.

Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.

Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.

Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang mendalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah. Contohnya, Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). ”Ini untuk mengukur seberapa jauh pemerintah mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia,” tegas Feri.