BK DPR Diminta Verifikasi Laporan PPATK

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Indra mengusulkan agar Badan Kehormatan (BK) DPR turut memverifikasi dan memvalidasi laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Indra, langkah itu sangat penting untuk membersihkan sekaligus menjaga kehormatan DPR atas dugaan transaksi yang mencurigakan dan berpotensi merugikan negara.

"Demi menjaga kehormatan DPR, sebaiknya BK DPR juga memverifikasi dan memvalidasi LHA PPATK tersebut," kata Anggota Komisi III DPR Indra, Minggu (6/1).

Seperti diketahui, PPATK menyebut jabatan yang banyak terindikasi dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai anggota legislatif yaitu sebesar 69,7 persen, sedangkan sebagai ketua komisi legislatif sebesar 10,4 persen.

“Periode jabatan anggota legislatif sejak 1999 berdasarkan Hasil Analisis ditemukan bahwa yang terbanyak terindikasi tindak pidana korupsi terjadi pada periode jabatan 2009-2014 yaitu sebesar 42,71 persen,” ujar Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam refleksi akhir tahun.