Blusukan Tak Bisa Selesaikan Rupiah Anjlok

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa persoalan nilai tukar rupiah terhadap USD yang menyentuh Rp 13.000, tidak bisa diselesaikan dengan blusukan dan pencitraan. Begitu juga dengan masalah sosial dan politik.

Justru dia menilai persoalan ini sebagai bukti bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sudah mulai hilang. Karena itu sudah saatnya bagi Jokowi menunjukan kemampuannya mengelola negara dan pemerintahan yang tengah menghadapi banyak persoalan.

"Sudah saatnya Jokowi menunjukan kemampuannya mengelola negara dan pemerintahan. Karena persoalan ekonomi, sosial, dan politik tidak bisa diselesaikan dengan blusukan dan pencitraan,” kata Ecky di Jakarta, Selasa (10/3).

Ecky memandang anjloknya nilai tukar rupiah tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi dunia seperti pertumbuhan ekonomi AS yang membaik maupun kebijakan-kebijakan The Fed. Tapi juga dipengaruhi kegagalan Jokowi memenuhi harapan publik dan pasar.

Menurutnya selama semester petama pemerintahan berjalan, tidak ada kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi yang mendorong pengurangan defisit transaksi berjalan. Justru Jokowi membuat kegaduhan dan blunder-blunder politik yang membuat para investor dan pasar ragu.

Kondisi rupiah yang terus melemah ini tentunya akan memberatkan perekonomian Indonesia, baik pemerintah maupun sektor swasta. Besarnya hutang dalam valas baik pemerintah dan swasta yang jatuh tempo di 2015 membuat kebutuhan valas bertambah.

“Hutang swasta kita mencapai kisaran USD 170 miliar dan hutang pemerintah USD 130 miliar. Bisa dibayangkan kebutuhan valas untuk cicilan pokok dan bunganya. Kondisi rupiah yang terus turun akan berpengaruh pada realisasi dari asumsi makro kita," tambahnya.

Bahkan, persoalan ini bisa semakin berbahaya ketika target penerimaan pajak tidak tercapai akibat adanya penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan keuntungan perusahan Wajib Pajak. Karenanya, dia berharap Presiden Jokowi segera menunjukan aksi nyata dalam mengelola pemerintahan di berbagai sektor.(fat/jpnn)