BNPP Matangkan Rencana Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020.

Rakor digelar untuk meninjau kembali kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian dan Lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP pada 2020.

Rakor ini juga menjadi sarana penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara pada 2021 ini diikuti kurang lebih 500 peserta dengan penerapkan protokol kesehatan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (2/12). Para peserta yang tidak datang di tempat akan mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Selain itu untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pengelolaan perbatasan negara secara terpadu, dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam sambutannya memaparkan sejumlah rencana strategis mengenai pembangunan perbatasan negara.

BNPP, kata dia, terus mematangkan rencana pembangunan kawasan strategis nasional tersebut yang diharapkan akan segera disetujui oleh Presiden sehingga dapat dikerjakan pada 2021.

“Kami sedang menyusun rencana induk tahap akhir perbatasan negara, targetnya selesai dalam satu minggu ke depan. Kami berharap akan ditandatangani dan akan menjadi pedoman mengelola pembangunan di perbatasan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2024,” ujar Suhajar.

Dia juga menyampaikan perkembangan serta rencana manajemen pengelolaan lalu lintas orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar dan masyarkat secara luas.