BOS Langsung ke Daerah, Makin Dikorupsi

Senin, 16 Agustus 2010 – 20:53 WIB

“Saran saya, sebaiknya pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mencari cara bagaimana agar pemerasan itu terhapus. Karena saat ini mekanisme penyaluran dana langsung ke rekening sekolah sudah bagus, hanya tingkat pengawasannya yang harus ditingkatkan,” papar Ade.

Lebih lanjut Ade menambahkan, untuk saat ini cara yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerag agar mampu menambah anggaran BOS selain dari APBN.

“Pemda harus belajar untuk mendapatkan dana pendamping BOS seperti yang saat ini telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya Kemdiknas (pemerintah pusat), tetapi Pemda juga dengan memanfaatkan APBD dan harus menambah anggaran pendidikan,” tukasnya.

Ade berpendapat, jika pemerintah ingin penyaluran dana BOS dapat tepat sasaran dan berjalan baik, maka harus ada perbaikan secara makro. “Salah satunya, Kemendiknas harus mengedepankan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) jika ingin menyalurkan dana BOS itu agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya. (cha/jpnn)

JAKARTA -- Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meyakini jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News