BPJS Berpotensi Defisit, Anies Sebut Harus Atas Pakai Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi adanya potensi defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun berjalan 2024. 

Hal ini diutarakannya dalam acara Desak Anies edisi Tenaga Kesehatan (Nakes) di Jalan Half Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Menurut dia, bila terpilih sebagai presiden, pihaknya akan akan melibatkan multistakeholder untuk mencari jalan keluar teknisnya.

“Prinsipnya adalah pelayanan tidak boleh terganggu, ini prinsip pertamanya. Jadi, bagaimana pun kondisi dari BPJS, ini kan sebenarnya jaminan kesehatan nasional, cuma perusahaannya namanya BPJS. JKN itu enggak boleh terganti,” ucap Anies.

Anies khawatir bila JKN terganggu bisa menghancurkan sistem kesehatan. Terkait dengan potensi kesulitan bayar, pemerintah harus duduk bersama mencari jalan keluar dengan melibatkan multiunsur.

Multiunsur tersebut adalah para pelaku di bidang kesehatan, mulai dari rumah sakit, asosiasi profesi kesehatan, pakar di bidang jaminan kesehatan, warga yang berkebutuhan, dan lalu unsur pemerintah serta fasilitator.

“Duduk bersama diberi waktu untuk kemudian menyusun roadmap penanganan ini. Oh satu lagi pakar keuangan, pakar perekonomian,” tutur Anies.

Alumnus Universitas Gadjah Mada itu menambahkan bila bertugas sebagai presiden, maka perintah nomor satu adalah memastikan JKN tidak terganggu apapun kondisinya.