BPK Gandeng Polisi Bahas Pelanggaran Hukum

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lama lagi akan menurunkan timnya untuk mencari tahu berapa jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi simulator SIM yang kini jadi rebutan pihak Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski yang meminta BPK untuk mengaudit adalah Mabes Polri, lembaga pemeriksa keuangan ini juga berjanji akan memberikan hasilnya ke KPK.

"Kalau memang nanti KPK juga meminta hasil audit ya kami berikan juga," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri kepada Jawa Pos kemarin (26/8). Namun dia menerangkan, pihak yang meminta agar pihaknya mengaudit kasus ini adalah Mabes Polri. "Sebelum lebaran Mabes Polri sudah mengirim permintaan. Kalau KPK saya belum mendengar (sudah mengirim permintaan audit," imbuhnya.

Hasan mengatakan, tinggal dalam hitungan hari pihaknya akan bergerak mengaudit proyek simulator SIM. Tapi dia belum mengungkap kapan waktu tepatnya tim BPK turun memeriksa simulator SIM.    

Pria kelahiran Tegal 8 Mei 1957 itu menerangkan, sebelum turun mengaudit, maka BPK akan duduk bareng dengan Mabes Polri untuk berdiskusi mencari ada tidaknya unsur pelanggaran hukum atau tidak dalam penyelenggaran proyek tersebut.