BPK Soroti Soal Penyaluran Bansos yang Banyak Masalah

"Proram bagus, rakyat merasakan. sistem yang digunakan Jokowi melalui Himbara sudah bagus, tetapi datanya belum update," ujar Achsanul.

Karena itu, Achsanul berpesan sebaiknya negara membenahi DTKS apakah diserahkan ke bupati atau dikontrol oleh Pusdatin Kemenmes.

"Pusdatin itu dikasih dana oleh negara unguk meng-update data ini," katanya seraya meminta timwas mempertajam persoalan ini.

Dia menegaskan bahwa banyak kepala daerah yang kurang mengindahkan instruksi menteri, karena dinas sosial di bawah bupati dan tidak struktural daerah. "Ini masukan buat parlemen agar Kemensos diberikan daya tekan sampai ke bawah," ujar dia. (boy/jpnn)