BPK Temukan Kejanggalan di Proyek Pemprov DKI, PDIP: Perencanaannya Jelek dan Tidak Matang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kelebihan pembayaran proyek pemadam kebakaran (damkar) karena perencanaan tak matang.

Hal itu, kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, mempengaruhi proses pelaksanaan pengadaan proyek.

"Dalam konteks ini perencanaan yang jelek, perencanaan yang tidak matang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti rekomendasi BPK itu," kata Gembong, Rabu (14/4).

Menurut Gembong, kekurangan perencanaan dialami oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Padahal, lanjut dia, perencanaan menjadi kunci utama untuk melakukan proses pembangunan dengan benar.

"Itu merata di semua SKPD," ujar politikus PDIP DKI ini.

Gembong mengklaim Komisi A telah membahas kelebihan bayar ini pada 2020 sebelum pembahasan APBD DKI 2021.

Komisi A, tutur dia, juga kerap meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI untuk memberikan diklat perencanaan kepada SKPD.