BPKP Turun Ke Daerah, Audit APBD

Jumat, 31 Mei 2013 – 22:37 WIB

Ditambahkan WamenPAN-RB Eko Prasojo, evaluasi biaya perjalanan dinas, konsinyering, dan belanja modal merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan adanya penetapan 98 daerah yang menjadi pilot project reformasi birokrasi diharapkan ada perubahan dalam pengelolaan anggaran.

"Seluruh instansi daerah sudah harus melakukan efisiensi perjalanan dinas sebanyak 20 persen, tidak melakukan rapat di hotel, dan mengurangi pembelanjaan barang yang tidak penting," tegasnya.

Kedua petinggi KemenPAN-RB ini juga mencium ada penggunaan belanja modal untuk honor-honor PNS yang semestinya masuk di belanja pegawai. Akibatnya porsi belanja barang berkurang dan tergerus belanja pegawai.

"Ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran. Jadi harus kita atur lagi agar ada efisiensi," tandasnya. (Esy/jpnn)

JAKARTA--Awal Juni ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News