Bu Mega Pastikan PDIP Konsisten Dukung Pemerintahan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo. Megawati menegaskan, Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- punya legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu Presiden 2014.

Berpidato pada peresmian kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Medan, Selasa (18/7), Megawati mengatakan, kader-kader partainya siap dikerahkan untuk membela pemerintahan Jokowi. Sebab, keabsahan pemerintahan saat ini tak perlu dipersoalkan lagi.

"Saya pernah menyatakan di ulang tahun partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDI Perjuangan ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung, karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat,” ujar Megawati sebagaimana siaran pers DPP PDIP.

Presiden RI Kelima itu merasa perlu menyampaikan hal tersebut karena melihat situasi politik nasional saai ini yang menghangat lantaran pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung tuntas. Sebab, pembahasan RUU Pemilu sarat kepentingan masing-masing partai sehingga mengalahkan hal yang utama bagi bangsa dan negara.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, membahasan RUU Pemilu mestinya tak berlarut-larut. Namun, masing-masing fraksi di DPR ternyata punya kepentingan soal pembahasan presidential threshold atau ambang batas untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Padahal, presidential threshold juga demi efektivitas pemerintahan dalam bekerja. "Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye,” ujar Hasto,

Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, PDIP juga mendukung penuh keinginan pemerintah tentang presidential threshold. PDIP, sambung Hasto, juga mendukung keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.