Bu Nur Ungkap Penyebab Honorer K2 di Daerah Selalu Tertinggal

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baitih mengungkapkan, berbagai kebijakan pusat tidak semuanya diketahui daerah.

Salah satunya tentang kebijakan rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap pertama dari honorer K2 yang diselenggarakan Februari 2019.

Banyak daerah yang tidak membuka rekrutmen karena gagal paham. Berpikir bahwa gaji PPPK akan menjadi beban daerah sepenuhnya.

Di sisi lain, banyak honorer K2 yang tidak tahu harus berbuat apa karena minimnya informasi. Mereka tidak mengetahui bagaimana perjuangan honorer K2 untuk mendapatkan status aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut diketahui Nur, sapaan akrab Nur Baitih saat melakukan kunjungan ke Sulawesi Tenggara.

Menjadi pengalaman yang luar biasa baginya saat turun ke daerah terutama ke Sultra.

Dia melihat informasi tentang perjuangan honorer K2 masih sangat minim dan ini menjadi tantangan tersendiri pada saat itu.

"Kedatangan saya di Sultra semoga bisa menjadi spirit dan semangat buat teman-teman di daerah. Waktu 1 minggu di sana belum puas rasanya bisa membangun jembatan komunikasi dengan pemangku kebijakan di Sultra," kata Nur kepada JPNN.com, Senin (2/11).